Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nasional, yang akan menjadi payung bagi 49 PLUT yang sudah ada, untuk lebih lincah dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar.
“Saat ini tengah kami desain bagaimana skema PLUT Nasional ini apakah semacam badan ad hoc yang di dalamnya bisa bersinergi dengan LLP pengelola Smesco, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) maupun instansi Pembina UMKM lainnya sampai dunia usaha,” ujar Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, usai membuka Capasity Building Pendamping PLUT KUMKM Bidang Pemasaran, di Jakarta, Kamis (18/8)
Pelatihan ini diikuti 14 PLUT di antaranya Banten, Sukabumi, Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Lampung, Jambi, Bangka Belitung,Kalbar dan Bengkulu. Selanjutnya pelatihan yang sama akan digelar di Surabaya, Medan dan Makasar.
Yuana menegaskan, dengan keterbatasan dana, mau tak mau PLUT harus banyak melakukan sinergi dengan instansi lain maupun dunia usaha, semisal Kadin maupun Telkom. PLUT Nasional itu sendiri diharapkan bisa berdiri pada 2017.
“Saat ini kami gencarkan PLUT di daerah agar semakin banyak melakukan kolaborasi bisnis. Semakin banyak kolabirasi akan semakin bagus bagi PLUT dalam menciptakan peluang bisnis,” tegasnya.
Karena itulah, pembentukan PLUT Nasional dinilai strategis, karena akan mampu memaksimalkan 49 PLUT yang sudah ada.
Yuana mengakui, pemotongan anggaran Kemenkop da UKM, juga berdampak terhadap pendirian PLUT baru, yang awalnya pada 2016 ini akan dibangun tujuh PLUT di seluruh Indonesia, namun dipangkas menjadi hanya tiga saja.
Awalnya, ke tujuh PLUT itu akan dibangun di tiga provinsi yaitu Lampung, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. PLUT juga akan didirikan di Belitung, Malang, Tulungagung, dan Sumba Barat Daya. Namun dengan hanya tiga yang dikabulkan, maka pihaknya akan memberikan prioritas berdasarkan prinsip pemerataan dan prinsip potensi
